Hal ini terkait rencana program pemerintahannya yang akan membangun sistem logistik terintegrasi berbasis laut atau yang biasa disebut 'tol laut'. Tol laut mencakup sistem jaringan kapal hingga pelabuhan-pelabuhan besar dengan kedalaman laut yang tinggi agar bisa disandari kapal-kapal besar.
Jokowi juga mengingatkan, pelabuhan-pelabuhan yang dibangun juga harus memiliki keluasan yang cukup. Ia mengatakan pembangunan pelabuhan tak boleh dibangun hanya 15-20 hektar, tapi harus lebih luas untuk jangka panjang.
"Harus berpikiran besar. Kalau ada pelabuhan, ada sea port, industri, pembangkit listrik. Luasnya paling tidak minimal 500 hektar. Itu jangkauan 50 tahun. Kalau 1.000 hektar itu jangkauan 100 tahun," kata Jokowi saat pidato di depan para bupati, wali kita, dan gubernur di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Masalah perencanaan pembangunan pelabuhan yang tak memikirkan jangka panjang terjadi pada pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia yang kini sulit diperluas karena area sekitarnya sudah banyak pemukiman warga. Bahkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara harus diperluas hingga ke tengah laut.
"Lihat Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Priok, itu sudah sulit untuk dikembangkan. Paling baik adalah siapkan lahan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.
Saat ini, pemerintah tengah menyediakan lahan pembangunan pelabuhan di Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah daerah di sana menyiapkan 32.000 hektar untuk menampung industri yang berdekatan dengan pelabuhan Cilacap. Saat ini, banyak investor yang mau memindahkan pabriknya ke Indonesia, dengan rata-rata permintaan lahan 500 hektar per perusahaan.
"Jadi persiapan harus dilakukan. Mumpung baru disorot. Dilihat sebagai negara yang sangat menguntungkan untuk investasi," katanya.
(hen/hds)
