Dari target 2 juta unit rumah tiap tahun, 50% dibangun pemerintah dan sisanya dibangun oleh swasta dengan harga komersil.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R. Santoso beranggapan, target tersebut terlalu ambisius bila melihat kondisi Indonesia saat ini.
Jokowi dan jajarannya harus bisa menyelesaikan sejumlah masalah penghambat dengan cepat. Pertamia rumitnya perizinan, sulitnya penyediaan lahan, hingga terbatasnya akses permodalan penegmbang ke perbankan. Anton menilai, sektor swasta maksimal hanya sanggup memnyediakan 400 ribu unit rumah komersil per tahun.
"Kondisi sekarang, lahan sulit, perizinan juga masih sulit belum sederhana, kemudian melihat anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Paling realistis, asosiasi pengembang hanya dapat membangun 400 ribu unit rumah dalam satu tahun,” tutur Anton saat dihubungi Jumat (19/12/2014).
Anton merinci, 400 ribu unit rumah komersil itu merupakan akumulasi dari jumlah rumah yang bisa dibangun seluruh pengembang yang ada di tanah air.
"APERSI sekitar 90 ribu, REI (Real Estate Indonesia) sekitar 90 ribu lebihlah, tambah asosiasi-asosiasi lain, paling banyak kita Rp 400 ribu per tahun," tutur dia.
Permasalahan pun tak berhenti sampai di situ. Banyaknya rumah komersil yang dicanangkan pemerintah, menurut Anton, harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
"Kita bangun banyak siapa yang mau beli. Kalau itu tidak diperhitungkan nanti bisa tidak terserap," tambahnya.
Ia pun enggan berkomentar banyak apakah target pemerintah itu dapat tercapai. Ia hanya memberi catatan, aspak-aspek penunjang sektor perumahan terlebih dahulu harus dipenuhi pemerintah agar bisa menstimulus pengembang swasta mencapai target pembangunan 1 juta hunian komersial per tahun.
(dna/dnl)
