Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai November 2014, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 1.934,82 triliun (74,2% dari total utang pemerintah).
Sementara pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 673,32 triliun atau 25,8% dari total utang pemerintah. Demikian dikutip detikFinance dari data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Jumat (18/12/2014).
Dibandingkan Oktober 2014, posisi utang dari SBN mengalami peningkatan. Pada Oktober, posisi utang SBN adalah Rp 1.927,58 triliun.
Namun, posisi pinjaman dibandingkan September 2014 mengalami penurunan. Pada Oktober, nilai pinjaman adalah Rp 673,32 triliun.
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
- 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
- 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
- 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
- November 2014: Rp 2.608,14 triliun (25,6%)
(hds/ang)
