Rencana Jokowi Ganti Program Raskin Menuai Kritikan

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus program beras miskin (raskin), lalu diganti dengan program bantuan uang elektronik secara langsung atau e-money. Rencana ini menuai kritikan dari kalangan ekonom, mereka beralasan keberadaan raskin secara fisik masih dibutuhkan masyarakat miskin.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)‎ Bayu Krisnamurthi mengatakan, raskin bukan hanya untuk membantu masyarakat miskin, tapi lebih jauh dari itu, fungsi dari raskin itu adalah mengendalikan harga beras..


‎"Beras ini dipakai untuk operasi pasar dan menstabilkan harga. Itu yang utama," tutur Bayu dalam acara Diskusi yang bertajuk Stop Liberalisasi Beras di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2014).


‎Bayu mengatakan pemerintah harus memiliki stok pangan. Menurutnya bila raskin dihapuskan, dan diganti dengan e-money, maka pemerintah tak banyak memiliki stok beras. Padahal beras merupakan satu-satunya komoditi yang harganya dikendalikan pemerintah yakni melalui operasi pasar.


"Kita selama ini gelisah karena hanya bisa mengendalikan satu komoditi. Kalau ini dihilangkan kita nggak punya apa-apa lagi. Di samping itu bisa dibuat bantuan darurat itu kalau perlu. Itu menjadi lagi-lagi bukan sesuatu yang ringan. Perlu diadakan," papar Bayu.


Di tempat yang sama Ekonom Pertanian Bustanul Arifin menambahkan bila raskin dihilangkan, lalu diganti dengan e-money sebagai bantuan langsung, sebaiknya dilakukan di kota-kota besar saja seperti di Jakarta.


"Saya menduga kita pasti tak akan menutup total. Mungkin untuk kota besar, kalau ada Indomaret siap itu silakan. Kita tak akan menolak total. Esensinya ada modernisasi lah sedikit. Buka diganti. Kalau Jakarta bisa menjadi percontohan. Kita pernah coba untuk mengawal subsidi pupuk dengan subsidi langsung, nggak bisa juga. Jadi nggak semudah itu," kata Bustanul.Next


(zul/hen)