Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa kebijakan terkait BBM sangat sensitif. Kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi popularitas seorang presiden.
"Saya sampaikan, saya bekerja tidak untuk popularitas. Saya bekerja untuk negara, untuk rakyat. Anjlok ya silakan," tegas Jokowi di depan para peserta Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (12/1/2015).
Jokowi melanjutkan, subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp 1.300 triliun. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk belanja yang lebih produktif, terutama pembangunan infrastruktur.
"Kalau Rp 1.300 triliun itu digunakan untuk infrastruktur, bangun jalur kereta api di seluruh Indonesia, itu hanya Rp 300 triliun. Kalau dipakai untuk bikin jalan tol, jalan tol per km hanya Rp 80 miliar. Jadi 16.000 km di Indonesia, sudah rampung. Kalau waduk itu kira-kira Rp 500 miliar, itu bisa 2.500 waduk. Seluruh Indonesia bisa jadi waduk semuanya," jelas Jokowi.
Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi pun menjadi tidak ragu untuk merombak subsidi BBM. Bahkan terobosan ini ditempuhnya tidak lama setelah menjabat pada 20 Oktober 2014 lalu.
"Hitung-hitungan nalar tadi, kalau Rp 1.300 triliun itu diapakai jalan, airport, jalur kereta, waduk. Apa gunanya popularitas dengan pekerjaan saya? Nggak ada," tegas Jokowi.
(hds/hen)
