Besaran anggaran Rp 9,9 triliun tersebut dibagi ke dalam 2 pos yaitu Rp 4,9 triliun untuk keperluan belanja modal atau capital expenditure (capex) dan Rp 5 triliun untuk belanja barang dan pegawai.
Kemudian, pemerintah menambah anggaran kementerian ESDM untuk pos belanja modal sebesar Rp 4,9 triliun menjadi sebesar Rp 9,8 triliun. Sementara belanja barang dan pegawai tetap sebesar Rp 5 triliun. Sehingga total anggaran kementerian ESDM secara keseluruhan ditambah lain-lain menjadi Rp 15 triliun.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, kementeriannya mendapatkan tambahan modal untuk belanja modal tahun ini setidaknya 2 kali lipat.
"Kita itu mendapatkan alokasi tambahan belanja modal dua kali lipat dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 9,8 triliun. Tapi ini tergantung persetujuan dari DPR," kata dia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/1/2015).
"Jadi total keseluruhan budget kita tahun depan adalah Rp 15 trilun. Sebesar Rp 5 triliun itu untuk belanja barang dan belanja pegawai, dan Rp 9,8 triliun belanja modal," sambung Sudirman.
Sudirman menjelaskan, tambahan anggaran untuk belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk keperluan pembangunan infrastruktur migas, listrik, dan energi baru terbarukan konservasi energi (EBTKE).
"Sesuai sub sektornya. Migas, listrik, ada energi baru terbarukan konservasi energi. Listrik itu kita akan support untuk transmisi, gardu induk, pelistrikan 48 titik terluar di Indonesia yang selama ini terpencil. Kemudian infrastruktur gas rumah tangga. Kemudian kita akan teruskan konversi minyak tanah, dan bangun jaringan gas rumah tangga," jelas dia.
Untuk menghadapi pelaksanaan anggaran 2015, Sudirman pun mengumpulkan seluruh pejabat di Kementerian ESDM. Tujuannya adalah penyamaan visi-misi sehingga anggaran bisa terserap optimal.
"Kita ingin menghindari serapan rendah seperti tahun kemarin. Oleh karena itu, kepada seluruh leaders tadi diajak bicara bagaimana cara melakukan percepatan-percepatan. Kita menekankan perlunya belajar dari pengalaman tahun lalu, pelepasan tanda bintang (pemblokiran anggaran) itu harus dilakukan sedini mungkin," tandasnya.
(drk/hds)
