JK Minta 1 Lantai di BKPM Khusus Layani Informasi Perizinan di Daerah

Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ingin ada perwakilan pemerintah daerah berkantor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Para perwakilan daerah bisa berada di 1 lantai khusus di kantor BKPM.

Tujuannya agar akses informasi untuk lokasi dan perizinan investasi daerah lebih mudah dan cepat. Para pengurus izin usaha di BKPM merupakan para pemodal asing (PMA) yang butuh banyak soal alternatif investasi.


"Sediakan satu lantai untuk daerah. Siapkan informasi yang baik, itu kan cantik cara kita investasi. Misalnya ada pengusaha di Medan dan Aceh, jangan semua bisnis dengan orang Jakarta," seru JK di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (24/2/2015)


Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani akan segera merealisasikan permintaan tersebut dalam waktu dekat. Hal ini bisa dimulai dengan komunikasi kepada masing-masing kepala daerah.


"Kami setuju dan sepakat, bahwa kita mendorong daerah bukan hanya dari promosi saja, tapi dari sisi koordinasi. Artinya, karena investor relatif banyak dan intensitas datang ke PTSP pusat sangat tinggi, maka didorong juga desk daerah," jelas Franky.


Desk ini akan memuat layanan informasi, sekaligus perizinan. Misalnya untuk investasi pembangkit listrik, maka investor akan diinformasikan terkait lahan, karakteristik kedaerahan, hingga tahapan izin yang harus dilewati.


"Selain itu juga bisa berbagi informasi tentang mitra domestik. Misalnya NTB, pemdanya bisa informasikan mitra usaha di daerah itu untuk investor," ungkapnya.Next


(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com