"Rp 33,2 triliun proyeksi investasi Papua dan Papua Barat untuk mendorong pemerataan ekonomi Papua lewat pengembangan investasi sektor pertanian dan pengolahannya, perikanan juga dengan pengolahannya, pertambangan, dan kimia," jelas Franky Sibarani Kepala BKPM di kantornya, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Upaya untuk mencapai target tersebut adalah, dengan memecahkan sengkarut kendala perizinan, yang selama ini menjadi kendala realisasi investasi yang masuk ke Papua.
Padahal, kata Franky, banyak perusahaan yang menaruh minat besar melakukan investasi di tanah cendrawasih tersebut. Ia menyebut, setidaknya ada 10 kegiatan investasi yang terhambat dan akan difasilitasi olehnya agar bisa terealisasi dalam periode pemerintahan ini.
"Ada kegiatan investasi yang terhambat perizinan di sana terutama masalah lahan. Ini yang akan kami fasilitasi agar bisa terealisasi. Pembangunan di Papua harus diseriusi, makanya perlu pemberian pemahaman dengan fasilitasi itu," tuturnya.
Langkah lain adalah dengan melakukan promosi-promosi investasi kepada para investor lokal maupun luar negeri untuk mendanai sejumlah proyek pembangunan, yang bisa didanai dengan skema kerjasama pemerintah swasta atau pun swasta murni.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terdapat sejumlah rencana pembangunan yang mengambil lokasi di kawasan Papua dan Papau Barat di antaranya:
- 1 buah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Papua
- 1 buah proyek PLTM di Papua Barat
- 2 buah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Papua
- 2 buah proyek pengembangan Bandara Kargo di Papua
- 2 buah proyek Bandara Baru di Papua
- 3 buah proyek Pelabuhan di Papua (Sorong, Jayapura, Merauke)
- 1 buah Kawasan Industri (KI) di Papua (KI Teluk Bintuni)
Adapun di tahun ini, pemerintah melalui BKPM juga menargetkan capaian investasi di berbagai wilayah. Target Pulau Jawa sebesar Rp 282,6 triliun, target investasi Pulau Sumatera Rp 75,2 triliun, Rp 74,5 triliun di Pulau Kalimantan, Rp 27,8 di Pulau Sulawesi, Rp 19 triliun di Bali dan Nusa Tenggara dan Rp 7,3 triliun untuk Maluku. (dna/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
