"Jadi harus ada nilai tambah dari konsolidasi ini. Apa nilai tambahnya? Kita ingin juga partisipasi dari pemerintah, bisa apakah tambah dana atau lainnya. Sehingga dia bisa jadi bank BUMN, yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tapi juga oleh bank-bank BUMN," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, Kamis (26/3/2015).
Ia juga meminta para induk usaha bank syariah ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT Bank Negara Indonesia (BNI), untuk tidak usah khawatir dengan rencana merger ini.
"Jadi nggak usah khawatir bank-bank BUMN itu kehilangan porsi, karena itu nanti dia jadi pemilik juga. Dan ditambah uang pemerintah tambahan jadi bank BUMN," ujarnya.
Kajian mengenai merger ini sudah dibahas oleh pemerintah dan OJK. Bahkan, kata Muliaman, para pemegang saham bank-bank tersebut sudah menyambut positif.
"itu kan wish kita kalau pun itu dikonsolidasikan dia harus jadi bank yang besar, paling tidak (modal) buku tiga, syukur-syukur bisa buku empat. Untuk itu, kalau aslinya (modal) itu nggak cukup, makanya perlu dana tambahan dari pemerintah, biar bisa juga sekaligus menjadi bank BUMN," kata Muliaman.
Tambahan dana dari pemerintah itu diharapkan bisa memperbesar modal bank syariah hasil merger tersebut. Jika modal besar, lanjut Muliaman, maka bank syariah itu bisa berperan besar dalam pembangunan.
"Kalau banknya realatif besar, banyak manfaatnya, karena dia bisa membiayai proyek-proyek yang begitu besar," katanya.
(rrd/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
