"Tentu yang banyak itu adalah untuk dana rutin. Pegawai, belanja Transfer ke Daerah, dan lain-lain," sebut Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, di kantornya, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Belanja modal atau infrastruktur, lanjut Sofyan, memang belum terlalu banyak. Hal ini masih wajar, karena pada awal-awal tahun biasanya masih dalam tahap tender.
"Proyek infrastruktur baru sudah ada yang tender, dan rencananya akan dipercepat April ini. Bakal di-push supaya makin banyak tender," katanya.
Realisasi APBN-P 2015 yang masih minim, tambah Sofyan, juga bisa dimaklumi karena baru dijalankan pada Februari 2015. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menggunakan APBN 2015 warisan pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"APBN-P kan baru disahkan Februari, jadi masih relatif kecil yang dikeluarkan," kata Sofyan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan bahwa penyerapan APBN-P 2015 sebesar 18,5%. Hal ini disebutkannya seusai rapat konsultasi di DPR.
"Kita lihat dari data dibandingkan tahun lalu 15,6%, tahun ini 18,5%. Pelaksanaan (APBN-P 2015) sudah berjalan. Kami ingin agar pelaksanaan itu lebih dipercepat lagi," ungkap Jokowi.
(dna/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
