Demikian diungkapkan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri saat acara Economic and Political Outlook Seminar ke-13 dengan tema 'Pre-election Landscape: Challenges and Opportunities,' di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
"Banyak masalah birokrasi di Indonesia, misalnya jika kita telepon ke instansi tidak diangkat, email tidak ada yang balas, pagi, sore juga enggak ada yang angkat telepon, padahal itu hal yang sangat mudah," kata dia.
Penerapan keharusan mengangkat telepon dan membalas email itu merupakan salah satu kontrol terhadap kinerja perusahaan serta mengetahui secara langsung keinginan masyarakat misalnya investor baik di dalam dan luar negeri.
"Anda harus mengangkat telepon dan membalas email jadi gimana bisa mengontrol kalau itu semua susah dilakukan. Coba anda telepon atau email ke berbagai instansi, hampir enggak ada respon. Tapi kalau di tempat saya, saya perintahkan staf saya untuk mencatat semua masukan investor," terangnya.
Kata Chatib, penerapan itu cukup efektif untuk memberikan signal positif kepada para investor baik dalam negeri maupun investor yang akan masuk ke Indonesia.
"Dengan ini memberikan signal positif. Saya meminjam ide ini dari Amazon. Pekerjaan saya sekarang mudah karena semua lewat email," ujarnya.
Dia menyebutkan, dari penerapan itu, tercatat 600 investor bisa mengakses pemantauan info setiap harinya melalui akses telepon dan email.
"Ini membangun reformasi birokrasi," katanya.
Terkait hal itu, kata dia, 3 bulan lalu dirinya dihubungi presiden dan presiden menyatakan jika penerapan sistem akses tersebut perlu diterapkan ke institusi lain.
"Beliau bilang saya suka dengan proyek anda, bisa diterapkan ke institusi lain," kata Chatib.
(dru/dru)
