Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Senin (20/5/2013).
"Itu semua (kasus bermasalah) nggak masuk e-procurement," kata Agus.
E-procurement sendiri adalah proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet, proses ini akan menjadi transparan.
Dia mengatakan, kasus pengadaan barang yang bermasalah pun rawan terjadi di setiap sektor, dari kesehatan hingga pengadaan produk pertanian dan peternakan.
"Hampir semua, kesehatan ada, konstruksi ada. Hampir semua. Kalau kita lihat temuan, pengadaan mesin jahit pun bisa jadi masalah, pengadaan sapi pun bisa jadi masalah kan," jelasnya.
Dia pun menyinggung kasus Hambalang yang beberapa waktu lalu mencuat, yang mana menurutnya kasus pengadaan untuk proyek Hambalang tersebut tidak masuk e-procurement.
"Contohnya itu Hambalang. Kalau yang belum masuk (e-procurement) itu yang mengatur tender. Jadi belum ada tender sudah ada pemenangnya, itu Hambalang," katanya.
Padahal, dikatakan Agus, jika pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem e-procurement, selain bisa meminimalisir kecurangan, sistem ini juga bisa menghemat anggaran cukup besar. Tahun lalu saja, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp 400 triliun bisa dihemat Rp 15 triliun dengan menggunakan e procurement.
(zul/dru)
