Kenyataanya saat ini, tak semua fraksi di DPR menyetujui rencana kenaikan harga BBM dan kompensasinya, walaupun sudah ada pertemuan Presiden SBY dengan para pimpinan DPR pagi tadi.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, kenaikan harga BBM butuh persetujuan dari fraksi-fraksi melalui komisi VII DPR dan paripurna DPR. Sampai hari ini belum ada kesepakatan soal tersebut.
"Pimpinan dewan tidak punya hak untuk menyepakati dengan presiden," tegas Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013)
Seperti diketahui, pagi tadi para pimpinan DPR bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden Jakarta.
"Substansi itu kewenangan sepenuhnya di paripurna dan Komisi VII. Memang mereka yang mempunyai hak untuk membahas dan memutuskan. Dan itu tentunya pandangan-pandangan fraksilah yang menentukan bagaimana sikap masing-masing partai," kata Pramono.
Ia menuturkan soal proses APBN-P 2013 terkait kenaikan harga BBM dan beserta kompensasinya pembahasan bisa dilakukan dalam minggu ini. Hal itu salah satu hasil pertemuan antara Presiden SBY dengan para pimpinan DPR.
"Ada dua hal yang masih dibahas. Tidak semua fraksi setuju dengan kenaikan BBM, seperti fraksi saya sampai hari ini belum menyetujui kenaikan BBM. Mengenai bentuk proteksi dan kompensasi terhadap sosial," katanya.
Pramono menuturkan ada 4 hal yang diajukan pemerintah terkait kompensasi kenaikan harga BBM, yaitu beras murah, beasiswa, bantuan kepada keluarga sederhana dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dahulu disebut BLT.
"Itulah yang akan diajukan. Dan sampai hari ini teman-teman di komisi VII maupun teman fraksi belum bisa memberikan tanggapan, karena belum tahu isinya," ujar Pramono.
(hen/dnl)
