Hal ini tertuang dalam opininya tentang bagaimana kemiskinan tidak bisa diberantas tanpa pemerintahan yang baik. Artikel ini tertuang pertama kali di Thomson Reuters Foundation-TrustLaw pada 16 Mei 2013 dan dipublikasikan juga dalam situs resmi bank dunia.
"Menteri Keuangan dari sebuah negara yang kaya sumber daya alam tetapi sebaliknya, masuk (kriteria) negara miskin mengatakan kepada saya, bahwa subsidi BBM di negaranya dirancang untuk melindungi dari tingginya harga," kata Sri Mulyani seperti dikutip detikFinance dalam situs resmi bank dunia, Senin (20/5/2013).
"Namun justru yang kaya yang menikmatinya dan menyebabkan kebijakan tersebut menjadi 'anti-poor'. Mereka jadi boros dan tidak efektif," kata Sri Mulyani.
Dalam memerangi kemiskinan, Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa masalah yang meski dihadapi oleh sebuah negara. Masalah pertama adalah masalah pengeluaran (anggaran) dan memang untuk memperbaikinya datang dengan biaya politik yang tinggi.
"Yaman, Nigeria, Yordania, dan negara saya Indonesia memiliki pengalaman kerusuhan dari reformasi BBM bersubsidi," tuturnya.
Sementara, masalah kedua adalah masalah kepercayaan. Paling pedih memang dengan kelas menengah. "Pada tingkat tertentu hal ini menjadi berita baik karena para kelas menengah ingin menuntut pelayanan yang lebih baik tetapi mereka kurang toleran terhadap korupsi dan pemerintahan yang buruk," jelasnya.
Apakah yang dimaksud Sri Mulyani tersebut merupakan negara Indonesia ketika mendengar curhatan sang Menteri Keuangan Agus Martowardojo?
Indonesia memang tengah dirundung masalah soal BBM bersubsidi. Upaya pemerintah sama sekali belum memberikan hasil menekan jebolnya APBN akibat tingginya biaya subsidi BBM. Di sisi lain, orang kaya terus saja menikmati BBM subisdi.
(dru/dnl)
