"Freeport di Papua kita nggak punya teman di sana. Pokoknya apa-apa Freeport sendiri di sana," kata Rozik dalam sambutannya saat penandatangan kontrak jual beli HSD di Gedung Pertamina, Senin (1/7/2013,)
Rozik menuturkan soal pengentasan warga miskin di Papua. Menurutnya hampir semua pihak menuntut bahwa hal itu menjadi tanggung jawab Freeport. Alasannya hanya karena Freeport merupakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
"Ada yang miskin di Papua itu urusan Freeport. Jadi apapun di sana serahkan dengan Freeport," ucapnya.
Ia menuturkan ada politisi yang menyarankan agar Freeport tidak perlu memusingkan royalti yang harus dibayarkan ke pemerintah. Asalkan orang miskin di sekitar operasional Freeport bisa ditangani.
"Ada politisi yang bilang kalau nggak peduli bayar ke pemerintah berapa, asal ada orang miskin yang ada disana diurus dan dibayarkan," sebutnya.
(hen/hen)
