Awalnya pemerintah Thailand ingin memangkas harga beli beras petani menjadi 30% lebih mahal dari harga pasar, karena anggaran pemerintah makin jebol. Namun rencana ini batal gara-gara diprotes.
Kebijakan membeli beras petani 50% lebih mahal dari harga pasar ini merupakan kebijakan politik yang membuat Yingluck Shinawatra menjabat perdana Menteri di 2011.
Kebijakan tersebut menuai kritik karena membuat anggaran pemerintah jebol, dan harga beras Thailand kurang bersaing di pasar ekspor. Akhirnya posisi Thailand sebagai eksportir beras terbesar dunia digeser oleh India dan Vietnam.
"Tak ada yang bisa kami lakukan, karena ini menjadi isu politik," kata Ketua Asosiasi eksportir beras Thailand Chookiat Ophaswongse dikutip dari AFP, Selasa (2/7/2013).
Pada 2011 lalu, kebijakan pemerintah Thailand membeli beras petani dengan harga 50% di atas harga pasar adalah untuk membantu kesejahteraan petani.
Namun ternyata, pemerintah Thailand menghadapi persaingan penjualan beras yang makin ketat dari Vietnam dan India. Akhirnya karena kebijakan tadi, pemerintah Thailand rugi 137 miliar baht (US$ 4,5 miliar) atau sekitar Rp 42 triliun sejak Januari 2013.
Untuk menekan kerugian tersebut, akhirnya pemerintah Thailand berencana mengubah kebijakan. Beras yang dibeli pemerintah Thailand dari petani hanya lebih mahal 30% di atas harga pasar.
Sehingga dalam persaingan ekspor beras, harga beras Thailand bisa bersaing dari Vietnam dan India. Lewat kebijakan baru ini, Perdana Menteri Thailand Tingluck Shinawatra mengatakan akan mengurangi kerugian pemerntah 12.000 baht (US$ 388) per ton. Namun kebijakan ini diprotes oleh kalangan petani.
partai oposisi pemerintah Thailand mengatakan, kebijakan pembelian harga beras petani 50% lebih mahal tersebut merupakan aksi politik dari Yungluck untuk meraih suara saat pemilu di 2011 lalu.
Yingluck merupakan adik dari Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand sebelumnya yang digulingkan oleh kalangan militer pada 2006. Thaksin telah lama populer di kalangan petani karena kebijakan-kebijakannya yang populis.
Korupsi disebut-sebut seringkali terjadi sepanjang skema pembelian beras ini dilakukan.
Tahun ini, pemerintah Thailand berencana membeli 27 juta ton beras dari petani dengan nilai 500 miliar baht. Tiap petani akan menerima 500 ribu baht setiap masa panen.
Sebelumnya, pemerintah Thailand pecaya diri bisa mencari pembeli untuk beras-beras yang dibeli lebih mahal ini. Namun ternyata, saingannya yaitu Vietnam dan India menawarkan harga lebih kompetitif.
(dnl/hen)
