"Pasar Tanah Abang itu banyak penjualnya yang tidak menggunakan nama PT dan banyak yang juga yang punya artis di sana. Mulai dari sana pegawai pajak harus menggerakan kedisplinan," ungkap Erwin saat berdiskusi dengan media di Penang Bistro Jakarta, Senin (01/7/2013).
Erwin menuturkan tidak adanya penggunaan nama perusahaan, maka otomatis para pedagang di Tanah Abang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Itu berarti para pedagang tidak pernah membayar pajak. Padahal omset para pedagang di Pasar Tanah Abang setiap hari sangat besar.
"Pendapatan para pedagang itu di sana cukup besar," imbuhnya.
Erwin juga meminta pegawai pajak untuk mensosialisasikan pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) 1% per tahun kepada sektor UKM seperti warteg dan penjual nasi padang. Pengenaan tarif pajak sebesar 1% kepada sektor usaha yang mempunyai omset hingga Rp 4,8 miliar/tahun resmi dilakukan pemerintah hari ini.
"Omset penjual makanan dan kaki lima bisa ratusan juta omsetnya setiap bulannya. Itu harus di upgrade oleh pegawai pajak dan harus dilakukan sosialisasi. Jangan sampai kantor pajak memaksakan omset yang seharusnya Rp 2 miliar/tahun ke Rp 4 miliar/tahun. Sosialisasinya harus jalan jadi harus ada pilot project-nya," cetusnya.
(wij/hen)
