Demikian disampaikan Mahendra ketika ditemui usai acara Joint Launching Indonesia Economic Quarterly Q2 2013 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
"Jangan menganggap itu obat mujarab dari persoalan reformasi birokrasi tapi memang itu setidaknya menjadi elemen penting untuk semakin menjaga menegakkan pengawasan yang lebih baik dari penerimaan anggota birokrasi kita," ungkapnya.
Menurut Mahendra, perbaikan birokrasi ini sangat penting baik untuk investasi dan ekonomi negara. Untuk itu, perlunya sinergi antara pusat dan daerah guna melanjutkan program-program reformasi birokrasi.
"Bagian terhadap iklim dan kondisi investasi dan ekonomi dilakukan terus menerus perbaikan dalam reformasi birokrasi di seluruh lini semua sektor dan tingkat pusat dan daerah. Perlunya konsistensi dan koordinasi di antaranya. Kami di kemenkeu menjadikan hal itu sebagai prioritas harus dipantau apakah berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan perlunya perbaikan birokrasi guna mencapai target pembangunan pemerintah. Caranya, dengan pemberian gaji berkelanjutan dan perampingan organisasi.
(nia/dru)
