JK menurutkan, dari 15,5 juta keluarga miskin yang mendapatkan paket Balsem Rp 150 ribu/bulan untuk 4 bulan pasti ada yang berubah datanya. Apalagi data yang digunakan bukan data paling baru.
"Ya mungkin ada yang berubah tadinya miskin jadi tidak miskin atau sebaliknya. Sejelek-jeleknya secara data ya tidak terlalu ya, cuma 4 bulan kalau kesalahan cuma 1,5% tidak terlalu bermasalah," tutur JK di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
"Bagi ke 1.000 orang saja ada simpang siur, apalagi ini berjuta-juta, kau kira gampang. Kalaupun salah data, ini yang terima bukan orang kaya Kebayoran atau Menteng. Dan bukan yang punya Mercy," ungkap JK.
Sebelumnya diberitakan, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah bakal merevisi 10 ribu paket bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem). Alasannya, 10 ribu calon penerima Balsem tersebut mengalami pergantian status dan sudah meninggal dunia.
"Akan ada yang diretur (dikembalikan) KPS (Kartu Perlindungan Sosial)-nya karena ada yang meninggal dunia dan ada yang beralih status," ujar Agung kemarin.
Menurut Agung, paket Balsem yang akan direvisi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tahap pertama penyaluran paket Balsem, pemerintah menyalurkan hanya kepada 9 juta rumah tangga sasaran.
"Itu ada sekitar 0,02% dari 9 juta rumah tangga sasaran penyaluran. Jadi hanya 10 ribu yang kembali," katanya.
Sementara itu ia mengakui ada penyaluran Balsem yang tidak tepat sasaran namun jumlahnya tidak banyak. "Orang berhak tetapi diberikan Balsem jumlahnya tidak banyak," ujarnya.
Agung menegaskan, penyaluran Balsem tahap pertama rampung pertengahan Juli 2013. Pemerintah telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (persero) menyalurkan Balsem.
"Pokoknya pertengahan Juli sudah selesai dan diserahkan juga dibayar kepada seluruh penerima," kata Agung.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan Balsem Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan kepada 15,5 juta masyarakat miskin. Untuk tahap pertama, Balsem Juni dan Juli diberikan satu kali sebesar Rp 300 ribu.
(dnl/hen)
