Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis melihat kondisi defisit sudah terjadi selama 7 kuartal secara berturut-turut. Harusnya pemerintah sudah mulai memperbaiki beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab defisit.
"Memang itu sebenarnya defisit sudah sejak dari tahun 2011 di kuartal 4. Itu yang saya katakan, respon pemerintah terlambat. Kalau misalnya di tahun 2005, ada juga defisit, tapi juga 1 dan 2 kuartal. Tahun 2008 itu juga ada defisit tapi juga 2 kuartal. Tapi sekarang kan 7 kuartal. Itu sudah terlambat," ungkap Harry di Gedung DPR, Selasa (27/8/2013).
Haryy menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini juga masih umum. Menurutnya perlu ada turunan kebijakan yang jelas dan berdampak cepat.
"Kebijakan untuk jangka pendek harus ada turunannya dari yang kemarin. Yang itu belum. Jadi kemaren itu masih tampaknya kebijakan global dan harus ada turunan dari masing-masing intansi," sebutnya.
Terkait dengan ancaman krisis, Harry mengaku kondisi saat ini masih berupa indikasi. DPR akan terus memantau rupiah. Jika kondisi memburuk maka pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipanggil kembali.
"Pemerintah dan BI tidak menyatakan dalam kondisi krisis, pemerintah mengakui ini bukan krisis tapi memang ada indikasinya ada. Untuk itu diperlukan respn kebijakan. Ada indikasi krisis, tapi belum dijelaskan. DPR akan terus memantau ini, kalau memang lebih buruk, kita akan terus panggil mereka," pungkasnya.
(mkl/dru)
