Namun pemerintah Indonesia mengambil sikap angka tersebut hanya sementara dan harus diaudit kembali, sedangkan pihak Jepang menganggap nilai buku US$ 558 juta merupakan angka final.
Sehingga pemerintah Indonesia menunggu sampai akhir tahun demi menggunakan angka nilai buka berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Posisi Indonesia itu pembahasannya kita sudah sepakat, kita tetap berpegang pada hasil audit BPKP. Karena itu yang membuat akuntabilitas kita terjaga, governance-nya baik, dan atas dasar negosiasi. Dasarnya audit. Persoalannya adalah eksekusinya di bulan November. Sedangkan audit dilakukan pada akhir tahun, kita tetap berpegangan pada hasil audit," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Menurut Hatta hasil audit dari BPKP bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari angka yang disepakati kedua belah pihak, namun pemerintah tetap berpatokan pada hasil audit. Pemerintah Indonesia juga membuka peluang permasalahan sengketa nilai buku Inalum dibawa ke sidang arbitrase internasional.
"Jadi angka US$ 558 juta itu nantinya bisa turun atau meningkat tergantung audit akhir tahun. Jepang mengatakan berapapun auditnya nanti kita minta US$ 558 juta. Kita nggak bisa karena akuntabilitas tidak bisa kita jalankan. Kalau hasil auditnya nanti bisa US$ 550 juta masa kita bayar US$ 558 juta akhirnya mau dibawa ke Badan Arbitrase. Saya katakan lebih bagus ke arbitrase tetapi governance-nya benar dan akuntabilitasnya juga benar tata kelola benar, Jepang mengatakan tidak harus ke sana," imbuhnya.
Hatta memastikan proses audit BPKP soal nilai buku Inalum selesai di bulan Desember tahun ini.Next
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
