Hal ini disampaikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di acara Pekan Anti Korupsi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
"Dengan adanya sistem e-government, e-Planning, e-Budgeter, kami bisa menghemat tiap tahunnya Rp 600 miliar sampai Rp 800 miliar," kata Risma.
Menurut Risma, Surabaya adalah kota pertama yang menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Surabaya telah menerapkan e-procurement sejak tahun 2003. Ini dilakukan untuk mencegah praktik korupsi.
"Pengadaan barang jasa surabaya yang pertama tahun 2003. Sekitar tahun 2007 itu semua soft copy," kata Risma.
Selain dapat mencegah praktik korupsi, kebijakan dengan sistem elektronik pun bisa meningkatkan kualitas pekerjaan. Karena waktu yang dihabiskan bisa lebih diefisienkan.
"Kalau kita bisa hemat di administrasi, tidak menjadi habis waktu kita maka kita bisa lebih banyak di lapangan. Saya bukan menyombongkan. Saya rasa bisa lihat kualitas pekerjaan yang ada di Surabaya. Policy saya tidak ada transaksi uang," tegas Risma.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
