Tekor Kelola Rusun Sewa, Perumnas Minta Subsidi Pemerintah

Jakarta -BUMN perumahan, Perum Perumnas berharap ada keberpihakan presiden baru untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di masa mendatang. Salah satunya adalah pemberian subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk memberikan hunian sewa bagi masyarakat bawah.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, sejak berjalan di tahun 2000 perseroan sudah merugi Rp 15 miliar per tahun dari pengelolaan rusun sewa. Dimungkinkan angkanya akan terus membesar di masa yang akan datang akibat merawat dan biaya operasi rusunawa yang telah dibangun perseroan.


"Angkanya kan makin lama makin besar. Kita sudah mengajukan untuk subsidi tapi tidak pernah disetujui. Makanya kita berharap Presiden baru," ujar Himawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (18/7/2014)


Kerugian ini karena tarif sewa untuk rusunawa yang ditetapkan sangat rendah. Untuk wilayah Kemayoran, Jakarta, tarifnya hanya Rp 35.000 per bulan. Kemudian di Cengkareng hanya Rp 45.000 per bulan.


"Itu kan kita yang akhirnya subsidi. Dengan menggunakan dana yang ada," ujarnya.


Selain itu, perseroan juga terhambat untuk mengembangkan atau merenovasi rusun yang ada. Alasannya ada beberapa lokasi yang sudah tidak layak untuk digunakan.


"Kan misalnya kalau ada sisa dana, kita bisa renovasi. Misal rusun 4 Lantai di tengah kota itu kan sudah tidak cocok. Kita bisa jadikan 20 lantai kan," jelas Himawan.Next


(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!