Niatan BUMN untuk membantu pemerintah ternyata tidak semulus rencana awal. Justru banyak kendala-kendala yang dihadapi, seperti kendala studi kelayakan, perizinan hingga intervensi pemeritah. Kendala terbesar yang kerap ditemui adalah perizinan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
"Kendala pengembangan infrastruktur oleh BUMN ada 3, pertama terkait dengan kelayakan, kedua regulasi sektoral dan daerah, ketiga adalah intervensi penguasa. Tapi yang sering ada di regulasi," kata Pengamat BUMN Said Didu kepada detikFinance, Senin (2/6/2014).
Kendala-kendala tersebut, kerap menghambat proyek sinergi yang diusulkan BUMN. Untuk studi kelayakan, BUMN memang sering dihadapkan pada kondisi proyek yang tidak layak secara ekonomi atau tidak feasible.
Namun karena penugasan pemerintah maka BUMN wajib mengerjakan proyek tersebut. Sedangkan untuk regulasi, umumnya pada perizinan dihambat di tingkat pusat dan daerah.
"Kayak tol Trans Sumatera, itu terhambat di kajian dan juga regulasi. Terus Bandara Ahmad Yani dan Monorel Jabodetabek usulan BUMN juga terkendala di regulasi," sebutnya.
Untuk kendala berikutnya adalah intervensi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menyebut meski secara bisnis dan regulasi berjalan lancar, namun proyek BUMN kerap menuai intervensi dari penguasa di pemerintahan atau rekanan penguasa. Alhasil proyek menjadi terhambat.
"Seperti saat saya jadi Sesmen. Itu keterlambatan KRL Bandara karena intervensi pihak penguasa," jelasnya.
Saat ini beberapa proyek infrastruktur BUMN memang masih tertahan menunggu turunnya izin dari pemerintah. Proyek tersebut antara lain: pengembangan tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (persero), pengembangan kereta monorel Jabodetabek oleh konsorsium BUMN yang diketuai PT Adhi Karya Tbk (ADHI) hingga pengembangan terminal Bandara Ahmad Yani Semarang oleh PT Angkasa Pura I (Persero).
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
