Hal itu diungkapkan oleh Manager Senior bidang Manajemen Properti PT PLN (Persero), Endro Yulianto sata berbincang dengan detikFinance, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
"Semua hampir 200 hektar, kurang 12% lagi," kata Endro.
Endro mengatakan, 12% Dari 200 hektar tersebut tak ada di satu titik melainkan menyebar menjadi titik-titik kecil. Sehingga investor yang membangun yaitu Japan Bank for International Corporation menghadapi kesulitan.
"Yang membebaskan itu swasta. Swasta mengalami kesulitan juga. Tidak di satu titik itu menyebar," katanya.
Endro mengatakan, rencana pemerintah untuk merelokasi proyek ini ke tempat yang lebih lancar pembebasan lahannya mungkin saja dilakukan. Namun, menurutnya, tergantung kesediaan investor swasta.
"Mungkin bisa direlokasi, tapi kemungkinannya sejauh apa. Karena kalau direlokasi, yang sudah dibebaskan itu 88% bagaimana (nasibnya?)," katanya.
Sementara itu, Kepala bidang Pertanahan dan Kelembagaan PT PLN, Noesita Indriani mengatakan, PT PLN tak memiliki metode khusus dalam proses pembebasan lahan. Menurutnya yang terpenting adalah perencanaan yang matang juga komunikasi dengan warga saat di lapangan.
"Dari sejak awal perencanaan sistem harus nyambung dulu. Dari situ kita bisa meilhat lokasi mana. Kita juga bisa plan a plan b," katanya.
"Pada akhirnya alur itu kita itu kuat di perencanaan dan komunikasi dengan koordinasi," tutup Noesita.
(zul/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
