Saran Pejabat Kemenkeu untuk Ahok yang Ingin Hapus BBM Bersubsidi

Jakarta -Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau Ahok untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di ibu kota banyak menuai dukungan dan kritik. Kementerian Keuangan menilai program tersebut akan berdampak positif, terutama dari sisi anggaran.

Plt Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Andin Hadianto mengatakan, rencana Ahok merupakan langkah yang dapat meringankan beban anggaran. Namun, tetap saja harus dipikirkan secara matang.


Menurut Andin, harus ada sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Kemudian pemprov DKI juga harus mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi.


"Yang penting dilakukan komunikasi dan sosialisasi sehingga masyarakat dan pemerintah siap antisipasinya," kata Andin kepada detikFinance, Minggu (10/8/2014)


Bila semua berjalan tepat, lanjut Andin, maka target penghematan konsumsi BBM dan anggaran dapat tercapai. "Itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk membatasi dan mengurangi pemakaian BBM subsidi secara bertahap sehingga anggaran dapat dipakai untuk belanja yang lebih produktif," jelasnya.


Sebelumnya, Ahok menyatakan sudah menyiapkan rencana kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta. "Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” tegas Ahok, Jumat (8/8/2014).


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!