"Tantangan kita paling besar saat ini ada di sektor kelistrikan, karena pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun. Paling berat adalah menambah kapasitas listrik paling tidak 8.000 MW per tahun," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, Rabu (22/10/2014).
Jarman mengatakan, hal ini memang tidak mudah. Namun, dia menegaskan pemerintah sudah berupaya mengatasi berbagai hambatan dalam pembangunan pembangkit listrik.
"Seperti Program 10.000 Tahap II. Salah satu masalah awalnya adalah Undang-undang Panas Bumi, sekarang baru selesai kita revisi," katanya.
Hambatan lain yang sudah diselesaikan adalah pembebasan lahan. Saat ini sudah ada UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
"PLN kita sudah kita berikan surat penugasan untuk bisa melakukan pembebasan lahan. PLN bisa menggunakan UU No 2/2012 terkait pembebasan lahan, sehingga masalah pembebasan lahan sudah bisa lebih cepat. Jika harga yang sudah ditentukan tidak mau juga dilepas, maka mekanismenya bisa lewat pengadilan. Jadi lebih cepat," jelasnya.
Oleh karena itu, Jarman cukup yakin pemerintahan Jokowi-JK bisa membangun pembangkit listrik 8.000 MW per tahun. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi minimal 7% mungkin bisa tercapai.
"Kami yakin tambahan kapasitas listrik 8.000 MW per tahun terutama dari PLN yang mengandalkan pembangkit berkapasitas besar yakni PLTU dan PLTG, untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat tercapai," tuturnya.
(rrd/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
