Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah setidaknya butuh anggaran sekitar Rp 5.519 triliun. Namun tidak semua dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perlu dukungan pembiayaan dari swasta, termasuk dari luar negeri. Tentunya juga melalui BUMN," ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Dedy S Priatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2015).
Rencana pembangunan infrastruktur ini, menurut Dedy, seiring dengan arah pembangunan Jokowi yang punya 9 program prioritas atau Nawacita. Termasuk pembangunan tol laut yang menjadi salah satu prioritas RPJMN 2015-2019.
"Pembangunan tol laut dan infrastruktur kemaritiman. Perhubungan laut membutuhkan dana Rp 900 triliun," kata Dedy.
Dana lebih dari Rp 5.500 triliun tersebut, lanjut Dedi, bakal bersumber tak hanya dari APBN. Dia merinci, perkiraan sumber pendanaan bakal berasal APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%).
"Ada untuk jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat, transportasi perkotaan dan lain-lain," katanya.
(zul/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
