"Kita nggak mau tahu! Pokoknya Freeport harus bangun smelter di Papua," tegas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R Sukhyar, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Sukhyar mengatakan, Freeport mewacanakan pembangunan smelternya ada di Gresik. Namun menurutnya, Gresik sudah memiliki infrastruktur yang baik, sementara di Papua masih belum terbangun baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
"Di Gresik infrastrukturnya sudah tersedia. Kalau mau dibangun di Gresik silakan, tapi harus selesai 2017. Sementara di Papua harus dibangun juga, produksi Freeport selama ini kan di Papua, lebih baik dibangun di sana, agar ekonomi masyarakat di sana lebih maju," ungkapnya.
Namun sayangnya, jangankan di Papua, yang dijanjikan bangun di Gresik, Jawa Timur sampai saat ini belum juga teralisasi pembangunan fisiknya.
Padahal, pemerintah bersedia mengeluarkan izin ekspor kepada Freeport Indonesia karena melihat kesungguhannya membangun pabrik smelter. Salah satunya dengan memberikan uang jaminan US$ 115 juta.
Sukhyar mengatakan, progres pembangunan smelter Freeport terus dihitung. Bila dalam 6 bulan perkembangannya belum 60%, maka izin ekspor Freeport bisa dicabut.
"SPE (Surat Persetujuan Ekspor) tersebut ada syaratnya. Bila progres pembangunan smelter Freeport belum 60%, maka izin ekspornya bisa dicabut," ucap Sukhyar.
Ia mengungkapkan, batas waktu 6 bulan progres pembangunan smelter Freeport harus 60%, jatuh tempo di Januari 2015 mendatang.
"Masalahnya, lokasi smelter Freeport saja belum punya. Mereka bilang di Gresik itu kan daerah luas, titiknya di mana, tidak hanya itu FS (feasebility study), basic engineering juga belum," ungkapnya.
(rrd/dnl)
