"Yang pasti kalau kita terus impor RON 88, sementara pada kenyataanya itu RON 92 yang dicampur dengan naptha. Maka membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang membeli RON 88, jadi produsen membuat spesifikasinya hanya untuk Indonesia," ujar Ketua Tim Faisal Basri kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan No 18, Jakpus, Minggu (21/12/2014).
Ia mengatakan, impor RON 88 yang dibuat khusus dari produsen tersebut, membuat penentuan harga berdasarkan kuasa produsen minyak, dan Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa.
"Sementara proses pembentukan harganya (RON 88), kita tidak punya kuasa apa-apa. Jadi, membuka peluang terjadinya kartel, karena mereka punya peluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilakan RON 88 untuk Indonesia semata," ucapnya.
Faisal menambahkan, jika penggunaan RON 88 dihentikan, sehingga Indonesia hanya impor RON 92 yang banyak di pasar, membuat peluang adanya kartel mengecil.
"Kalau ini dihentikan, kartel itu otomatis akan kecil kemungkinannya terjadi, karena MOPS (Mean of Plats Singapore) 92 itu banyak yang jual, pasarnya lebih kompetitif dan menghasilkan proses pembentukan harga yang lebih fair," ungkapnya.
Ia mengakui, penghentian impor RON 88 ini tidak bisa dilakukan dengan segera. Karena mengingat kapasitas kilang minyak Indonesia yang sebagian besar masih produksi premium. Tim memberikan waktu selama 5 bulan untuk PT Pertamina (Persero) mempersiapkan diri.
"Karena tidak serta merta kilang Pertamina bisa menghasilkan RON 92, butuh waktu. Pertamina bisa kira-kira sekitar 2 bulan lagi, tapi itu mepet sekali, paling lama barangkali 5 bulan, tapi prosesnya kan transisi atau bertahap, kita kasih waktu paling lama 5 bulan hingga akhir impor RON 88 berhenti total," tutup Faisal.
(rrd/rrd)
