Curhatannya tersebut disampaikan langsung ke Kepala BKPM Franky Sibarani, di acara Rapat Koordinasi Bidang Penanaman Modal BKPM dan PDPPM Seluruh Indonesia, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (23/2/2015). Apa tanggapan Franky?
"Kami mengapresiasi langkah daerah Sumut yang aktif melakukan promosi investasi. Apalagi Sumut sudah membuat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," kata Franky menanggapi keluhan anak buahnya.
Ia mengatakan, memang masalah krisis listrik dan gas bumi di Sumatera Utara sudah lama terjadi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan rencana pembangunan pembangkit listrik, sehingga segera mengakhiri krisis energi di daerah tersebut.
"Memang adanya 15 perusahaan yang sudah PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN, dan 19 perusahaan yang sudah dapat izin prinsip tidak segera dilakukan pembangunan pembangkit, karena proses birokrasi dan negosiasi yang panjang dengan PLN. Kita sudah upayakan percepatan, Direksi PLN sudah kita minta percepat penyelesaian negosiasi harga listrik," ujarnya.
Ia menambahkan, terkait perizinan yang banyak dan lama prosesnya di sektor listrik, di PTSP sudah ada perwakilan Kementerian ESDM yang mempunyai wewenang penuh dalam mengambil langkah dan memutuskan.
"Ada Pak Ronggo yang merupakan salah satu sfat ahli Menteri ESDM, di luar acara ini kita bisa selesaikan masalah-masalah seperti ini. Untuk hari ini, Pak Ronggonya sedang ada rapat di Bandung, besok beliau bisa hadir, kita bisa bahas dan selesaikan, ini juga berlaku bagi daerah lain yang mengalami masalah," tutupnya.
(rrd/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
