"Bagi Pemda Papua, jika ekspor Freeport dihentikan sama sekali itu tidak ada masalah. Pasalnya, kontribusi Freeport kecil sekali," ujar Lukas ditemui sebelum bertemu Menteri ESDM Sudirman Said, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Lukas mengungkapkan, pada 2017 pemerintah melarang ekspor mineral konsentrat tembaga. Di mana selama ini Freeport produksi utamanya adalah konsentrat tembaga. Sekarang konsentrat masih bisa diekspor dengan pengenaan pajak atau bea keluar.
"Apabila Freeport tidak segera bangun smelter (pabrik pemurnian), maka pada 2017 mereka tidak bisa ekspor lagi. Dan, smelter mereka wajib dibangun di Papua," tegasnya.
Tapi, Lukas mengakui, bila operasi tambang Freeport berhenti beroperasi, ada 15.000 warga Papua yang bekeja di Freeport baik langsung maupun tidak langsung.
"Ini yang harus kita pikirkan, kita cari win-win solution, makanya kami datang ke Menteri ESDM. Tapi kalau berhenti operasi Pemda Papua tidak masalah, karena kontribusi mereka sedikit hanya Rp 200 miliar per tahun," tutupnya.
(rrd/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
