Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ragu meniru kebijakan Tiongkok dalam memproduksi dan tata niaga cabai.
"Kita juga belum bisa mengatasi harga dan pasokan cabai dan bawang. Setiap tahun pemerintah belum bisa mengatasi cabai. Konsep cabai pemerintah bisa tiru Tiongkok," kata Ismed dalam Seminar Nasional Politik Ekonomi Ketahanan Pangan dalam Jokowinomics di Aula Nurcholish, Univeritas Paramadina Jakarta, Rabu (4/02/2015).
Pertama, Ismed mengaku mempelajari ekonomi Tiongkok itu mengungkapkan pemerintah Tiongkok telah membuat konsep one village one product (OVOP). Artinya setiap desa harus memproduksi satu komoditas pangan pokok yang penting. Konsep ini dinilai berhasil dan Tiongkok menjadi negara pengekspor pangan pokok terbesar di dunia.
"Caranya ini juga dilakukan Thailand. Kita belum dilakukan sehingga cabai saja impor dari Malaysia," imbuhnya.
Kedua, pemerintah Tiongkok juga berhasil menyimpan cabai segar dalam kurun waktu yang lama yaitu 6 bulan. Sehingga harga cabai di Tiongkok cenderung stabil dan tidak mengalami lonjakan cukup parah seperti yang sering terjadi di Indonesia.
Ismed menuturkan harga cabai di dalam negeri fluktuatif. Saat panen harga cabai di tingkat petani anjlok hingga Rp 7.500/kg padahal modal yang dikeluarkan Rp 10.000/kg. Sementara saat stok kosong harga cabai melonjak hingga Rp 125.000/kg.
"Lalu saat panen cabai disimpan di setiap cold storage yang ada di sana dan bisa disimpan selama 6 bulan. Di Guangzhou dan di Shanghai itu bisa. Contoh modal petani cabai Rp 10.000/kg, hitung 6 bulan biaya penyimpanan Rp 20.000. Jadi mestinya harga bisa dilepas Rp 40.000/kg sehingga tidak ada gejolak harga cabai," katanya.
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
