Ia mengajak para gubernur se-Indonesia untuk membantu membangun rusunawa untuk para pekerja dan buruh.
"Pemerintah merencanakan membangun rusunawa pekerja sebanyak 35 twin block. Namun, yang dapat dialokasikan pada tahun ini sesuai kemampuan anggaran Pemerintah hanya 24 twin block dengan kapasitas 27 ribu unit sarana rumah susun yang dapat menampung 10.800 pekerja," katanya saat penandatangan kesepakatan bersama antara Kemenpera dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan para Gubernur di Provinsi Indonesia, mengenai penyediaan rumah susun sewa bagi pekerja dan buruh di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Menurutnya dengan adanya rusunawa yang akan dibangun akan berdampak pada peningkatan kinerja para buruh dan memacu sektor industrialisasi.
"Diharapkan, adanya rusunawa untuk pekerja serta buruh dapat memacu mereka untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Sehingga memacu sektor industri di Indonesia," katanya.
Menurut Djan, jumlah pekerja Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012 sebanyak 40 juta pekerja yang tersebar di wilayah DKI Jakarta sebanyak 2,2 juta, di Bogor, Depok dan Bekasi sebanyak 1,6 juta, sedangkan wilayah Banten sebanyak 491 ribu pekerja.
Buruh tersebut, dengan tingkat rata-rata Upah Minimum Provisnsi (UMP) sebesar Rp 1,1 juta perbulan dan tingkat pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300 ribu, serta biaya transportasi rata-rata Rp 500 ribu per bulan.
"Penyedian rumah yang layak huni bagi buruh dan dekat lokasi bekerja, dapat menghemat biaya transportasi dan harga sewa rumahnya terjangkau, sesuai dengan daya beli para buruh," tuturnya.
Kesepakatan Bersama ini, diikuti lima Gubernur di wilayah Indonesia, seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur dan Daarah Istimewa Yogyakarta.
(wij/hen)
