Irak Tidak Punya Pengusaha Besar, Semua Proyek Dipegang Pemerintah

Baghdad - Berbagai proyek besar di Irak selalu dipegang oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat. Sehingga negara yang kaya minyak itu tidak punya pengusaha besar.

"Jadi di Irak itu tidak ada pengusaha besar seperti Tomy Winata, di sini proyek-proyek besar dipegang oleh pemerintah," kata Duta besar Indonesia di Irak Safzen Noerdin dalam pidatonya di acara pertemuan bilateral antara Irak dan Indonesia di guest house perdana menteri Irak, Green Zone Area, Baghdad, Kamis waktu setempat (14/3/2013).


Dalam pertemuan bilateral ini, wakil dari Indonesia antara lain Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Wakil Menteri ESDM dan Direktur Pertamina Karen Agustiawan. Sementara dari Irak adalah Kepala Komisi Investasi Irak Sami al Araji dan Duta Besar Irak untuk Indonesia Ismail Shaafiq Muhsin.


Maka dari itu, demi memulihkan diri pasca perang, Irak membuka peluang perusahaan asing untuk masuk. Indonesia juga punya kesempatan untuk masuk, apalagi dengan adanya kedekatan antara pemerintah Indonesia dan Irak.


"Irak ini sangat welcome kepada Indonesia, (perusahaan Indonesia) tinggal ikut tender nanti bisa menang," ujarnya.


Namun sayangnya, masih ada beberapa hambatan dalam berinvesta di di Irak, antara lain belum adanya kepastian aturan pajak, pelabuhan Irak yang masih skala kecil untuk urusan ekspor dan impor, serta belum adanya bank bertaraf internasional yang beroperasi di negeri 1001 malam tersebut.


Meski demikian, Irak membuka peluang bagi Indonesia untuk berinvestasi di negaranya mulai dari sektor energi, pupuk urea, perbankan, sampai konstruksi, listrik, dan telekomunikasi.


(ang/dnl)