Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, impor produk holtikultura seperti bawang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan pelat merah sehingga praktik kartelisasi untuk perburuan rente bisa diminimalisir.
Namun, politisi Partai Gerindra ini menekankan pada persoalan masa lalu ketika BUMN diberi hak istimewa impor produk pertanian.
"Bagus, asal Bulog dan RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) benar-benar transparan dan tidak berburu rente. Tapi BUMN juga harus transparan, jangan seperti di masa lalu menjadi bancakan dari partai penguasa," tegas Fadli usai ditemui di acara Polemik soal bawang di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).
Tanggapain berbeda datang dari Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Dira mengaku tak yakin BUMN bisa mengendalikan lonjakan harga bawang merah dan bawang putih. Hal ini merujuk pada permintaan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta RNI dan Perum Bulog bisa memperoleh kuota impor bawang di 2013 untuk mengerem lonjakan harga.
"Saya nggak percaya, hanya pindahan tempat saja, pindah rente ke BUMN (keuntungan). Solusinya bagaimana menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Memberikan akses yang bebas untuk semua pelaku usaha," tutur Enny.
Hal senada juga dilihatnya pada peran Bulog sebagai BUMN penyangga stabilitas harga. Menurutnya, Bulog tidak perlu terlibat secara jauh untuk mengatur harga bawang karena komoditas ini bukan termasuk produk pangan strategis.
"Tak semua komuditas harus diatur. Ini bawang nggak strategis nggak pengaruhi hidup mati orang banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan kepada RNI dan Bulog untuk mengerem dan menstabilkan harga jual bawang putih dan merah. "Saya minta Bulog dan RNI menjajaki kemungkinan bisa mengimpor bawang, agar ketersediaan bawang tercukupi sehingga harga bisa ditekan," papar Dahlan.
(feb/dnl)
