Ekonom Dradjad Wibowo menyampaikan, tidak benar jika penyebab anjloknya pajak murni karena ekspor yang turun.
"Menurut teman-teman di internal pajak tidak seperti itu," kata Dradjad ketika berbincang dengan detikFinance, Senin (20/5/2013).
Lalu apa pendapat para pegawai pajak ini? Dradjad mengungkapkan terdapat ketidaksiapan lembaga Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyikapi penurunan tarif PPh.
"Tapi selain itu ada hal lain yakni anjloknya semangat pegawai. Pegawai tidak lagi memprioritaskan penerimaan, tapi keselamatan diri sendiri. Ada demoralisasi yang cukup serius di sana," ungkapnya.
Di Kemenkeu sekarang banyak sekali lembaga pengawasan internal. Pada dasarnya, pengawas internal adalah Itjen.
"Nah di tingkat Ditjen Pajak masih ditambah KITSDA (kepatuan internal dan sumber daya). Di tingkat DJBC ada KI (kepatuhan internal). Lembaga-lembaga ini seperti polisi militer. Tapi karena sistem di Kemenkeu tidak siap, yang muncul justru efek samping berupa demoralisasi di atas," tuturnya.
Apalagi Dradjad mengatakan, kinerja penerimaan seperti diabaikan dalam kebijakan kepegawaian seperti promosi dan mutasi, lebih mengutamakan kepatuhan.
"Bahasa teman-teman di pajak, lebih baik nongkrong di kantor daripada kena masalah. Tapi mereka tidak menyalahkan Dirjen, mereka lebih mengeluhkan sistem keseluruhan di Kemenkeu yang makin tidak memberi kenyamanan bekerja," ungkapnya.
Lebih jauh Dradjad juga mengatakan promosi dan mutasi kunci diisi orang luar seperti dari BPKP yang pengalamannya sebagai ujung tombak penerimaan nihil.
"Sudah Dirjen-nya orang luar, eselon II kunci orang luar. Ungkapan yang beberapa kali saya dengar 'Yo wis karepmu' (terserah mau anda apa deh). Ini bukan dari satu dua pegawai lho. Seperti yang sering saya kritik sejak awal, reformasi birokrasi di Kemenkeu itu salah disain. Ini salah satu hasilnya. Jangan lupa, penerimaan pajak itu tidak pernah memenuhi target APBN," tutup Dradjad.
(dru/dnl)
