Tujuan pemerintah memberikan izin kepada Bulog adalah karena harga daging belum juga stabil di kisaran Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kg.
"Seharusnya urusan daging terlalu kecil diurus oleh perusahan negara sebesar Bulog dan keputusan ini akan mematikan importir daging saat ini yang berjumlah 67 perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 15.000 orang," ujar Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang saat dihubungi detikFinance, Senin (20/5/2013).
Dikatakan dia, sampai saat ini belum ada langkah konkret pemerintah untuk menurunkan harga daging. Termasuk keberadaan daging sapi lokal yang diklaim Kementerian Pertanian surplus, sampai saat ini tidak terbukti mampu menurunkan harga daging sapi dipasaran.
"Artinya supply dan demand memang tidak seimbang dan pemerintah sampai saat ini belum merealisasikan penambahan kuota daging impor, walaupun pada kenyataanya Menteri Perdagangan (Gita Wirjawan) sudah sidak langsung ke pasar tradisional," katanya.
Sarman mengimbau pemerintah agar kebijakan pemberian hak kepada Bulog ini dikaji kembali. Menurutnya pemerintah selalu membuat kebijakan yang keliru terutama menyangkut masalah daging.
"Karena gejolak harga daging sapi yang terjadi sekarang ini murni kesalahan pemerintah dengan mengurangi kuota impor secara drastis dan menjamin kebutuhan pasar akan mampu disuplai daging lokal yang pada kenyataanya tidak terbukti sama sekali. Di mana terjadi ketimpangan antara demand dan supply yang tidak seimbang," cetusnya.
(wij/dnl)
