Namun, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) atau pengusaha SPBU meminta pemerintah berhati-hati dalam menafsirkan rekomendasi kedua lembaga asing tersebut.
"IMF, World Bank (Bank Dunia), ADB dan lainnya dorong agar BBM subsidi dihapus, sebenarnya kita harus hati-hati dalam menanggapi usulan tersebut," ujar Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi dihubungi detikFinance, Jumat (4/4/2014).
Eri mengungkapkan, bisa saja ada maksud tersembunyi dari usulan dan dorongan lembaga-lembaga asing ini. Misalnya, usul ini untuk membuka peluang bagi SPBU asing sehingga bisa ramai-ramai masuk ke Indonesia.
"Kalau BBM subsidi dihapus, pengusaha SPBU asing bakal masuk ramai-ramai, modal mereka sangat besar, nasib industri hilir migas dalam negeri dipertaruhkan," ucapnya.
Eri bercerita soal zaman saat Indonesia dahulu dijajah oleh VOC (Verenigde Oost-Indische). "VOC itu siapa? Pengusaha-pengusaha, perusahaan asal Belanda, VOC dulu yang jajah kita, karena VOC-nya bangkrut lalu diambil alih pemerintah Belanda, makanya saat itu ada tanam paksa, kerja paksa, apa iya kita mau kembali seperti dulu, industri kita dijajah, apa bedanya," katanya.
Sebelumnya, Bank Dunia dan ADB merekomendasikan agar pemerintah menghapus BBM subsidi yang besarnya ratusan triliun tersebut, pasalnya subsidi BBM hanya akan menekan perekonomian Indonesia. Dua lembaga meminta agar pemerintah merelokasi subsidi BBM ke sektor lainnya yakni untuk membangun infrastrutkur, pendidikan, dan kesehatan.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
