"Besarnya anggaran subsidi ini seperti anomali, tapi dari sisi Pak Jokowi dan JK, mengurangi anggaran subsidi BBM tidak harus menaikkan harga BBM subsidi," ucap Tim Sukses Jokowi-JK yang juga anggota DPR Komisi XI Arif Budimanta ditemui di Jokowi-JK Center, Setia Budi, Selasa (24/6/2014).
Arif menuturkan, saat ini pemerintah dapat menekan konsumsi BBM dari 48 juta kilo liter (KL) dalam APBN menjadi 46 juta KL dalam APBN Perubahan 2014. "Artinya ini ada penghematan, ini kenapa tidak dilakukan sejak dulu," ucapnya.
Bahkan dari 46 juta KL BBM subsidi tersebut, 20%-nya itu dicuri baik diselundupkan maupun dilarikan ke industri komersil.
"Jadi 20% kuota BBM subsidi itu dicuri berdasarkan kajian dari para ahli-ahli perminyakan, itu ada yang diselundupkan ada yang masuk ke industri komersil yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM subsidi," ungkapnya.
Ia menambahkan, bila 20% BBM subsidi tersebut berhasil disumbat pencuriannya sehingga lebih tepat sasaran, maka penghematan yang di dapat akan sangat besar sekali.
"Jadi 20% dari 46 juta kilo liter itu kan mencapai 9,2 juta kilo liter, 1 kilo liter = 1.000 liter, artinya sama dengan 9,2 miliar liter x subsidi dari negara sekitar Rp 3.500 per liter, berapa triliun yang bisa kita hemat, besar sekali," rincinya.
"Jadi bagi Jokowi-JK kenaikkan harga BBM merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan," tandasnya.
Sebelumya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, berjanji mengurangi 2/3 anggaran subsidi BBM secara bertahap selama 3 tahun atau selama 3 tahun akan ada kenaikan harga BBM bertahap sebesar 50% dari harga BBM saat ini selama 3 tahun.
Kenaikan harga BBM subsidi tersebut juga akan diberengi dengan kompensasi kepada rakyat miskin berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
