Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah proyek PLTU terbesar di ASEAN ini bisa dibangun pada pemerintahan sekarang. Ada sekitar 20 hektar lahan yang belum dibebaskan.
"Lahan 20 ha itu nggak di satu tempat tapi tersebar. Sehingga prosesnya terhalang. Kita bahas walaupun akhirnya tidak masuk dalam prioritas," ungkap CT usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
CT memberikan sekali lagi kesempatan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk menyelesaikan persoalan lahan. Dengan batas waktu sampai dengan akhir tahun.
"Kita akan minta sekali lagi, Gubernur dan Bupati untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Bila tidak, maka pemerintah akan mengambil alih upaya pembebasan lahan tersebut. Melalui undang-undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
"Kalau tidak maka pemerintah akan mengambil alih menggunakan UU baru 1 Januari tahun depan," tukasnya.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
