Mangindaan meminta adanya keistimewaan bagi angkutan umum agar tetap mendapat pasokan BBM subsidi di Jakarta. Ia beralasan karena akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif angkutan yang akan langsung dirasakan masyarakat.
"Harus hati-hati juga, kendaraan yang mana yang tidak boleh menggunakan kendaraan subsidi, harus ada pengkhususan bagi kendaraan umum, karena berpengaruh pada kenaikan tarif yang dirasakan masyarakat," ujar Mangindaan kepada detikFinance dalam acara groundbreaking pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa (12/7/2014).
Ia juga menilai, kebijakan Ahok tersebut akan berpengaruh pada pengurangan tingkat kemacetan di ibu kota.
Selain itu, Mangindaan meminta Ahok berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait rencana kebijakannya yang akan berlaku tahun depan.
Sebelumnya, Ahok berencana menghilangkan BBM subsidi di Jakarta mulai 1 Januari 2015 nanti. Ini bukan kali pertama wagub yang akrab disapa Ahok ini menggulirkan rencana yang sama.
Akhir tahun lalu, tepatnya di pertengahan Desember 2013, Ahok menyatakan akan mencabut subsidi BBM di ibu kota. Kala itu, Ahok menegaskan akan mencabut subsidi BBM jika transportasi massal bus sudah memadai.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok waktu itu.
(mna/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
