"Tergantung pemerintahan sekarang ini. Kalau mereka naikkan (harga BBM), tidak perlu kami naikkan nanti November," ungkap JK, sapaan Jusuf Kalla, di kediamannya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (25/8/2014).
JK berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM bersubsidi. "Pemerintahan baru kan dilantik 20 Oktober. Berarti kalau November tak ada lagi bensin di jual, kami yang salah. Harus dari sekarang naikkan," katanya.
Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi memang sudah sulit terhindarkan. Tanpa ada kenaikan harga, masyarakat akan terus boros mengonsumsi BBM bersubsidi dan kuota 46 juta kilo liter bisa terlampaui.
"Kalau pemerintah biarkan BBM itu melebihi pagu yang ada, pemerintah salah. Kebetulan pemerintah baru berada di situ, jadi pemerintah langsung salah," tuturnya.
Apalagi, demikian JK, kuota BBM bersubsidi diperkirakan tidak akan bertahan hingga akhir tahun. "Hari ini subsidi BBM diperkirakan akan habis November. Kalau tidak dinaikkan (harga BBM), berarti tak ada dana lagi. Itu harus naikkan, kalau tidak di mana ambil uang untuk dua bulan ke depan?" paparnya.
Jika terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah per tahun, lanjut JK, negara bisa bangkrut. Tidak ada lagi sisa untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
"Tidak ada orang tolak naikkan (harga) BBM, tak pernah ada yang tolak termaksud rakyat kecil. Lebih suka mana, ada BBM atau tidak ada tapi harga murah? Nanti terjadi itu, akibatnya negara bangkrut," tegasnya.
(hds/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
