Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, selama ini presiden dilibatkan untuk pemilihan BUMN-BUMN strategis saja, seperti PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero). Namun kini, beberapa BUMN lain juga akan direksinya akan dipilih presiden.
"Ada 20 BUMN strategis perlu proses detil. Dalam arti harus ke Setkab (Sekretaris Kabinet). Konsultasi dilakukan ke Presiden dan menteri teknis," kata Rini di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).
Presiden sendiri berperan sebagai Ketua Tim Penilai Akhir (TPA) yang menentukan posisi direksi BUMN strategis. Di bawah kendali Rini, peran presiden diperluas.
Setiap pemilihan direksi di 20 BUMN ini akan melibatkan peran Jokowi. Namun sayang Rini tidak merinci 20 BUMN tersebut, ia hanya menyebut dua di antaranya yaitu PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Angkasa Pura (AP).
"Misal Telkom, meski nggak masuk BUMN strategis, tapi tetap perlu konsultasi ke Rudiantara (Menkominfo) dan bapak Presiden," jelasnya.
Rini juga berencana mengkaji ulang standar gaji direksi perusahaan pelat merah. Selama ini, gaji bos-bos BUMN yang tertinggi tidak melebihi gaji gubernur Bank Indonesia (BI). Next
(feb/ang)
