Pernyataan JK ini diungkapkan saat sesi tanya-jawab dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
"Soal gaji bupati, memang bukan hanya bupati. Presiden juga masih Rp 60 juta, ke mana-mana pergi sudah habis itu. Wapres Rp 40 juta, dan menteri Rp 19 juta," jelas JK.
JK menjawab pertanyaan Bupati Kepahiang Bengkulu, Bando Amin yang bertanya soal gaji bupati yang saat ini sangat kecil. Bando mengatakan, sudah 6 kali bupati dijanjikan kenaikan gaji oleh pemerintah sebelumnya.
Dalam sesi tanya-jawab ini, JK mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dialog dipandu oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang menjadi penyelenggara. Peserta acara ini mayoritas adalah kepala daerah seperti bupati, wali kota, gubernur, termasuk para menteri dan lainnya.
Pada kesempatan itu JK melanjutkan, tahun depan gaji aparatur negara akan diperbaiki, namun dengan catatan harus melihat kondisi ekonomi Indonesia yang stabil.
"Bila mengeluh soal gaji, tapi kalau dilihat kok banyak yang mau jadi bupati. Kan ada operasional, ada ekstra-ekstra sedikitlah kan. Makanya kalau soal gaji, kan masih banyak yang mau ikut Pilkada," jelas JK.
(mkl/hen)
