"Melimpah sumber daya alam gas dan minyak, tetapi listriknya hidup-mati, byar pet semua," kata Jokowi saat pidato di depan para bupati, wali kota, dan gubernur di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Menurut Jokowi hal ini terjadi karena ada kebijakan publik yang tak benar dan tak tepat misalnya soal perizinan yang lama, pemebebasan lahan yang sulit. "Hari ini kita berkumpul ingin menyelesaikan masalah di lapangan," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, untuk perizinan pembangunan pembangkit listrik ada yang sampai 2-4 tahun, bahkan pembangunan pembangkit di Sumatera Selatan ada yang sudah 6 tahun izinnya belum keluar. Selain itu, masalah pembebasan lahan selama ini membuat pembangunan pembangkit listrik ada yang belum tuntas sampai 3-4 tahun.
"Problem dasar kalau tak diselesaikan, kalau tak diselesaikan sampai kapan pun tak selesai," katanya.
Untuk menyelesaikan soal krisis listrik di daerah, Jokowi akan membangun pembangkit listrik hingga 35.000 MW. "Ini bukan target ambisius, setelah kita muter-muter setiap provinsi sudah siap semua, telah dihitung hampir 35.000 MW," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan soal program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang targetnya bisa berjalan Januari tahun depan. Dengan PTSP, proses perizinan akan lebih singkat tak perlu memproses di berbagai kementerian.Next
(hen/hds)
