Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Susi kali ini membahas sejumlah masalah di sektor kelautan dan perikanan. Tema acara hari ini adalah 'Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia'.
"Tujuan kita kick off meeting hari ini untuk mencanangkan penyelamatan sumber daya alam, terutama kelautan," ungkap pimpinan KPK Zulkarnaen di kantor KKP, Selasa (17/02/2015).
Ada beberapa masalah di sektor kelautan dan perikanan yang dicatat oleh KPK. Seperti di sektor perikanan tangkap, rata-rata persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya sebesar 0,3% dari total produksi sektor tersebut yaitu Rp 77 triliun pada 2013.
Tidak hanya itu, tata kelola ruang atau zonasi laut di Indonesia juga masih belum jelas. Belum lagi masalah 30 pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain dan 57 pulau yang sudah terivestasi asing.
KPK juga mencatat fenomena kapal tanpa surat-surat alias 'bodong' juga cukup banyak. Ada 1.444 kapal eks asing di atas 30 Gross Ton (GT) dari 2.036 kapal yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Database lain mengungkapkan ada 53 perusahaan dari 187 perusahaan yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Tidak hanya itu. Kerusakan laut menjadi kajian penting mengapa pertemuan ini dilakukan," kata Zulkarnaen.
(wij/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
