Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pihaknya sudah menerima sejumlah perwakilan dari Tanah Papua. Termasuk Gubernur Papua yang berkeluh soal pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Mereka ingin smelter di Tanah Papua," kata Irman sebelum bertemu dengan Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (2/2/2015).
"Kami akan sampaikan ke presiden supaya pembangunan itu dibangun di Tanah Papua yang lain," lanjutnya lagi.
Soal perpanjangan MoU (nota kesepahaman) izin ekspor Freeport untuk 6 bulan ke depan, Irman mengaku tidak mempermasalahkan. Yang terpenting bagi dirinya adalah meningkatnya jumlah penerimaan negara.
"Kita nggak ada masalah, sepanjang penerimaan negara makin baik. Nggak ada masalah," tandasnya.
Selain DPD, Jokowi juga kedatangan pimpinan DPR. Isu Freeport juga menjadi pembicaraan.
Setya Novanto, Ketua DPR, juga sepakat bahwa smelter sebaiknya dibangun di Papua. Pembangunan smelter akan menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua.
Sementara soal perpanjangan MoU izin ekspor Freeport, Novanto agak berbeda pendapat dengan Irman. Menurutnya, ada baiknya pemerintah berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR sebelum mengambil keputusan memperpanjang MoU ekspor selama 6 bulan.
"Masalah perpanjangan ekspor, mestinya harus konsultasi lebih dulu dengan DPR. Tentu ini akan kita bicarakan dengan bapak presiden," kata Novanto.
(mok/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
