Untuk itu, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan membuat catatan ke Dewan Gubernur untuk meminta menaikkan persentase kredit untuk petani. Hal itu dilakukan untuk mendukung petani agar bisa lebih berkembang.
"Kredit untuk petani belum maksimal, terbilang masih rendah. Kita akan usulkan lebih dari 5 persen. Sehabis ini kita akan membuat catatan ke dewan gubernur minta keputusan berapa yang harus dialokasikan. Kita koordinasi dengan Kementan untuk ini. Nyatanya produksi pertanian kita meningkat tapi kurang fleksibel, kalau dibiyai bank maka pertanian kita akan maju," kata Zainal usai acara Panja RUU Perlindungan Petani di Komisi IV, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Dia mengatakan, saat ini total perkreditan perbankan mencapai di atas Rp 3.000 triliun, sekitar 20% nya disalurkan untuk UMKM. "Untuk petani kurang dari 5 persen padahal potensi pertanian kita tinggi. Kita termasuk rendah dari negara lain," katanya.
Dia menambahkan, dari 5 persen pembiayaan perbankan, alokasi terbesar diserap petani di Pulau Jawa dan paling minim di Kalimantan dan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.
Terkait itu, pihaknya meminta kepada perbankan baik pemerintah maupun swasta supaya mau mengalokasikan kreditnya kepada pertanian.
"Selama ini ada unit bisnis untuk pertanian, BRI paling besar tapi belum maksimal. Jangka panjang kita harapkan minimal 20 persen untuk UMKM untuk semua bank," kata Zainal.
(dru/dru)
