"Kalau pemerintah memutuskan, BPK nggak nyalahkan," kata Jero di PLTP Lahendong, Kota Madya Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (7/3/2013).
Ia menyatakan elpiji 12 Kg bisa saja dinaikkan oleh Pertamina namun, besaran kenaikan Elpiji yang masuk katagori non subsidi ini tidak boleh membebani masyarakat. "Kalau naik jangan banyak-banyak," tuturnya
Menurutnya pemerintah akan memperhatikan besaran kerugian yang harus ditanggung Pertamina andaikata harga Elpiji 12 kg tidak dinaikkan. Hal senada juga menurutnya, masyarakat juga harus tetap diperhatikan.
"Kenaikan nggak boleh tertalu cepat. Kalau hitungannya harus cermat. Kita pikirkan negara. Pertamina kita pikirkan supaya jangan rugi, rakyatnya kita pikirkan, rakyat juga jangan dirugikan," tambahnya.
Sebelumnya PT Pertamina (Persero) angkat bicara terkait batalnya kenaikan harga elpiji 12 kg dan 50 kg karena tak direstui pemerintah. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berpendapat, pihaknya terus mengevaluasi keinginan pemerintah yang belum merestui naiknya harga elpiji 12 kg.
"Kita memahami konsen pemerintah kemarin kata Pak Hatta (Menko Perekonomian) ini waktunya kurang tepat. Kita sedang mengevaluasi waktu yang tepat. Kita akan terus evaluasi karena secara pemerintah memberikan saran," katanya saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat Pertamina EP, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Ia menegaskan, harga elpiji 12 kg memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatakan harus ada tindakan dari Pertamina atas kerugian penjualan elpiji 12 kg.
"Laporan audit bagi Pertamina rugi US$ 541 juta untuk penjualan elpiji 12 kg. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sedangkan saran BPK harus ada cara agar tidak rugi apapun bisnisnya kalau rugi begini," jelas Ali.
(feb/hen)
